HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Sulfi Amalia

Fakultas Hukum

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Jika pembahasan HAM hanya terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana yaang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana, maka tidak akan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan sistemik. Untuk itu, diperlukan kajian secara utuh yang mencakup administrasi peradilan pidana. Dalam kajian tersebut, hendaknya memiliki daya jangkau lebih luas yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1.    Kebijakan peradilan pidana

2.    Hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana,saksi, dan korban

3.    Pelbagai pemabatasan terhadap kekuasaaan negara

4.    Tata cara mengajukan keberatan sampai sampai dengan perlunya kerjasama internasional.

Jika berbicara tentang kaitan HAM dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, maka tidak akan lepas dari pembahasan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Secara universal, diakui bahwa terdapat hubungan antara kejahatan dan kebutuhan untuk meningkatkan pelbagai kondisi sosial dan untuk mendorong pengembangan kebijakan sosial yang akan menunjang pencegahan kejahatan. Sistem peradilan pidana harus peka dan tanggap terhadap pembangunan dan HAM, dalam hal ini termasuk juga misalnya peran media massa dan pendidikan.

Pemahaman HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum, yang keduanya merupakan bagian integral dan index dari demokrasi. HAM dalam administrasi peradilan pidana hanya dapat dimonitor dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerjasama sistemik antara pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi media massa dan individual serta masyarakat internasional.

---

[1] Muladi, Hak Asasi Manusia Hakikat: Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 99.