Minggu, 05 April 2015

Kontroversi Kabinet Kerja Jokowi-JK

Sulfi Amalia
(13.110410.3874)
Fakultas Hukum
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Buah dari Pemilu 9 Juli 2014 pun telah dapat kita rasakan. Mulai dari lahirnya Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan pelantikan hingga pembentukan kabinet, akhirnya telai usai dilaksanakan. Terbentuknya kabinet pemerintahan 2014 yang diberi nama “Kabinet Kerja” oleh presiden kita yang baru, yaitu Bapak Jokowi, ternyata masih menimbulkan kotroversi. Terdapat beberapa pihak yang masih menaruh rasa keraguan terhadap kinerja “Kabinet Kerja” tersebut.
Salah satu pihak yang menaruh rasa keraguan misalnya Desmon Junaidi Mahesa, yang merupakan politisi Partai Gerindra. Dalam acara DEBAT di TVONE pada tanggal 27 Oktober 2014, Desmon menjelaskan bahwa keraguannya bermula dari adanya beberapa menteri terpilih yang memiliki background pendidikan rendah dan terpilih hanya karena keberhasilan bisnis yang sedang dipimpinnya. Sebut saja Ibu Susi Pujiastuti, yang dipilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Desmon menuturkan, pihaknya ragu dengan kemampuannya dan kekhawatiran akan merangkap jabatan pada nantinya.
Hal ini berbeda dengan Taufik Basari, yang merupakan politisi Partai Nasdem. Taufik tidak menepatkan dirinya pada posisi kontra terhadap terbentuknya kabinet kerja. Taufik mengatakan bahwa sebaiknya kita melihat dan menantikan terlebih dahulu bagaimana kinerja dari menteri-menteri yang tergabung dalam “Kabinet Kerja” tersebut. Pihaknya menambahkan, untuk permasalahan Ibu Susi yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, telah diprioritaskan oleh Bapak Jokowi tentang kinerjanya kedepan dengan potensinya yang pekerja keras dan mampu menyusun strategis dalam melaksanakan kerjanya.

Entah apa dan bagaimana jalannya pemerintahan Indonesia ke depan. Berbagai pro dan kontra dari banyak kalangan menjadikan riuhnya suasana politik di negeri ini. Kita yang sebagai rakyat biasa hanya bisa menaruh kepercayaan dan harapan yang sangat besar terhadap para pemimpin kita. Kita hanya bisa berpikir positif bahwa mereka yang berkedudukan sebagai pejabat Negara akan mampu mempertanggungjawabkan jabantannya.

2 komentar:

Wikipedia

Hasil penelusuran