Latihan Soal-Soal Hukum Tata Negara Sekaligus Jawaban (Edisi 2)

1.  Siapakah yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR tersebut ?

Jawaban   : Presiden

2.  Jelaskan bagaimanakah dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden !

Jawaban   : Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

3.  Sesuai Pasal 20A UUD 1945, apakah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ?

Jawaban   : Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

4.  Siapakah yang memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ?

Jawaban   : Rakyat, dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum

5.  Berapakah jumlah anggota DPD tersebut ?

Jawaban   : Jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota DPR

6.  Jelaskan yang dimaksud dengan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah !

Jawaban   :  Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

7.  Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah itu terdiri atas siapa ?

Jawaban : Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

8.  Siapakah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ?

Jawaban   : DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat

berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah

9.  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, siapakah yang mempunyai kekuasaan membuat peraturan daerah itu ?

Jawaban   : Pemerintah Daerah

10.  Kembali pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ada pembagian urusan pemerintahan. Sebut dan jelaskan urusan-urusan apakah yang menjadi urusan pemerintah !

Jawaban : Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran

bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan  membentuk  kepolisian  negara,   menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.